MEDAN, – Ketua DPRD Sumatera Utara, Baskami Ginting kembali mendesak pemerintah agar mempercepat proses pembangunan jalan layang di jalur Sebelum proses pembangunan jalan tol Medan-Berastagi dimulai, menurutnya jalan layang dan aktivasi jalan alternatif, idealnya turut jadi atensi untuk segera DISKUSI Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting saat diskusi dengan Ikatan Cendekiawan Karo ICK Sumut membahas pembangunan jalan Tol Medan-Berastagi di Medan Club, Senin 1/11.ISTIMEWA/SUMUTPOS. Terlebih mengingat, jalur alternatif yang sudah ada saat ini biayanya lebih murah dan dapat segera dirampungkan pembangunannya. ”Kebutuhannya sangat mendesak, mengingat sudah banyaknya kecelakaan yang terjadi. Jalur Medan-Berastagi adalah jalur yang sangat vital menurut saya,” ujarnya kepada wartawan, Selasa 2/11. Lebih lanjut dia menilai, jalan layang seperti pada pengertian umumnya, yakni jalur yang dibangun dengan menghindari daerah/kawasan yang selalu menghadapi permasalahan kemacetan lalulintas. “Di beberapa titik pada ruas tersebut yang rawan macet agar segera dibangun jalan layang,” katanya. Menurut politisi PDI Perjuangan ini, jalur Medan-Berastagi terkhusus kawasan Sembahe dan Sibolangit acapkali menjadi titik parah kemacetan. “Kalau ada kecelakaan, bisa sampai 10 jam kita di situ, benar-benar parah. Maka jelas kita butuh jalan layang itu sesegera mungkin. Tapi satu hal lagi yang harus diingat, jalan layang ini bukan sebagai pengganti jalan tol, tapi sebagai alternatif lain untuk mengurai kepadatan lalulintas,” katanya. DPRD Sumut sangat mendukung penguatan rencana pembangunan jalan tol Medan-Berastagi. Sebab, pembangunan itu merupakan solusi dari problem yang kerap terjadi pada jalur dimaksud. ”Saya mendukung agar rencana tersebut dapat dimatangkan. Bagaimanapun sudah sangat dibutuhkan akan adanya jalan tol ini,” ujarnya. Di samping itu, ruas Medan-Berastagi sangat vital bagi sektor pertanian serta pariwisata di Sumut. Dengan adanya jalan tol, maka distribusi produk pertanian dari Tanah Karo, Dairi, Pakpak Bharat hingga ke Medan dan sekitarnya lebih lancar. ”Jalur itu salah satu gerbang untuk kawasan strategis pariwisata Danau Toba juga destinasi wisata yang ada di Tanah Karo, Dairi dan Pakpak. Kalau jalur utama itu sering terganggu baik karena macet, longsor, maka itu bisa juga berpengaruh dengan pasokan sayur yang diangkut ke Medan dan sekitarnya,” katanya seraya berharap rencana pembangunan jalan tol tersebut dapat langsung terealisasi demi kepentingan bersama. Cendikiawan Karo Bahas Jalan Tol Medan-Berastagi Sebelumnya, Ikatan Cendekiawan Karo ICK mengadakan pertemuan dengan Bupati Karo Cory S Sebayang, Ketua DPRD Sumatera Utara Drs Baskami Ginting dan Anggota DPR RI Bob Andika Mamana Sitepu SH di Medan Club, Jalan Kartini Medan, Senin 1/11. Pertemuan ini untuk mencari solusi jalan Medan-Berastagi dan merumuskan langkah-langkah yang akan ditempuh. Pada pertemuan itu, Dr Ir Budi Derita Sinulingga MSi selaku Ketua ICK Sumut, memaparkan sejumlah poin penting terkait pembangunan infrastruktur berskala nasional di Jalan Letjen Djamin Ginting Medan–Kabupaten Karo. Dia mengutarakan, proyek pembangunan jalan tol Medan-Brastagi dapat segera terealisasi jika semua kompak dan bersatu melobbi ke pusat. Mengingat kepadatan volume kendaraan beberapa tahun ke depan tidak akan terelakkan. “Miliaran rupiah terbuang percuma setiap tahun akibat seringnya terjadi kemacetan,” sebutnya. Demikian juga titik-titik kemacetan dan rawan longsor akan semakin bertambah. Sehingga kemacetan yang semakin parah tidak akan terhindarkan lagi. “Otomatis berdampak buruk terhadap perekonomian masyarakat dan pembangunan daerah Kabupaten Karo maupun sejumlah daerah lainnya,” terang Budi yang juga mantan Kepala Bappeda Pemrpovsu itu. Dia menyayangkan program pemerintah tentang infrastruktur seperti yang diatur dalam Perpres No 117 Tahun 2015 yang hanya menetapkan akses cepat ke kawasan Selatan Danau Toba yaitu, jalan tol dan jalan kereta api ke Parapat, serta Bandara Silangit dan Bandara Sibisa. Sedangkan ke kawasan Utara Danau Toba sama sekali tidak ada akses cepat. Padahal, jalan Medan-Berastagi merupakan akses utama ke kawasan Utara Danau Toba yaitu Kabupaten Karo, Dairi, Simalungun bagian atas dan Pakpak Bharat, juga akses utama ke wilayah Aceh Selatan, Aceh Tenggara, dan Aceh Tengah. “Karena itulah, ICK selama ini selalu menyuarakan agar pemerintah mengambil langkah-langkah penanggulangannya seperti pembangunan tol atau jalan layang,” kata Budi Sinulingga yang selama ini getol menyuarakan pentingnya pembangunan Jalan Tol Medan – Berastagi. “Menyikapi kabar terakhir, bahwa Kementerian PUPR belum mengakomodir usulan pembangunan tol Medan – Berastagi, sungguh sangat mengecewakan masyarakat Sumatera Utara, khususnya Ikatan Cendikiawan Karo ICK Sumatera Utara yang sudah melewati tahapan kelayakan studi yang dibuat oleh dewan pakar ICK,” tandasnya. Sementara, Bupati Karo Cory S Sebayang mengucapkan terima kasih kepada Cendekiawan Karo Indonesia yang telah memfasilitasi pertemuan ini guna membahas jalan Medan- Berastagi. ”Apa yang kita bicarakan pada hari ini, semoga berhasil sesuai dengan apa yang kita inginkan. Rencananya, gagasan perbaikan jalan ini akan disampaikan melalui Gubernur Sumatera Utara untuk disampaikan ke pemerintah pusat. Kita bersama-sama untuk berjuang ke pemerintah pusat untuk meloloskan apa yang kita inginkan ini,” ungkap Cory. “Saya yakin dan percaya dengan kerja keras kita semua, terutama Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, Anggota DPR RI Bob Andika beserta Gubernur Sumatera Utara dan Cendekiawan Karo semua ini dapat berjalan dengan baik,” lanjutnya. prn/deo MEDAN, – Ketua DPRD Sumatera Utara, Baskami Ginting kembali mendesak pemerintah agar mempercepat proses pembangunan jalan layang di jalur Sebelum proses pembangunan jalan tol Medan-Berastagi dimulai, menurutnya jalan layang dan aktivasi jalan alternatif, idealnya turut jadi atensi untuk segera DISKUSI Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting saat diskusi dengan Ikatan Cendekiawan Karo ICK Sumut membahas pembangunan jalan Tol Medan-Berastagi di Medan Club, Senin 1/11.ISTIMEWA/SUMUTPOS. Terlebih mengingat, jalur alternatif yang sudah ada saat ini biayanya lebih murah dan dapat segera dirampungkan pembangunannya. ”Kebutuhannya sangat mendesak, mengingat sudah banyaknya kecelakaan yang terjadi. Jalur Medan-Berastagi adalah jalur yang sangat vital menurut saya,” ujarnya kepada wartawan, Selasa 2/11. Lebih lanjut dia menilai, jalan layang seperti pada pengertian umumnya, yakni jalur yang dibangun dengan menghindari daerah/kawasan yang selalu menghadapi permasalahan kemacetan lalulintas. “Di beberapa titik pada ruas tersebut yang rawan macet agar segera dibangun jalan layang,” katanya. Menurut politisi PDI Perjuangan ini, jalur Medan-Berastagi terkhusus kawasan Sembahe dan Sibolangit acapkali menjadi titik parah kemacetan. “Kalau ada kecelakaan, bisa sampai 10 jam kita di situ, benar-benar parah. Maka jelas kita butuh jalan layang itu sesegera mungkin. Tapi satu hal lagi yang harus diingat, jalan layang ini bukan sebagai pengganti jalan tol, tapi sebagai alternatif lain untuk mengurai kepadatan lalulintas,” katanya. DPRD Sumut sangat mendukung penguatan rencana pembangunan jalan tol Medan-Berastagi. Sebab, pembangunan itu merupakan solusi dari problem yang kerap terjadi pada jalur dimaksud. ”Saya mendukung agar rencana tersebut dapat dimatangkan. Bagaimanapun sudah sangat dibutuhkan akan adanya jalan tol ini,” ujarnya. Di samping itu, ruas Medan-Berastagi sangat vital bagi sektor pertanian serta pariwisata di Sumut. Dengan adanya jalan tol, maka distribusi produk pertanian dari Tanah Karo, Dairi, Pakpak Bharat hingga ke Medan dan sekitarnya lebih lancar. ”Jalur itu salah satu gerbang untuk kawasan strategis pariwisata Danau Toba juga destinasi wisata yang ada di Tanah Karo, Dairi dan Pakpak. Kalau jalur utama itu sering terganggu baik karena macet, longsor, maka itu bisa juga berpengaruh dengan pasokan sayur yang diangkut ke Medan dan sekitarnya,” katanya seraya berharap rencana pembangunan jalan tol tersebut dapat langsung terealisasi demi kepentingan bersama. Cendikiawan Karo Bahas Jalan Tol Medan-Berastagi Sebelumnya, Ikatan Cendekiawan Karo ICK mengadakan pertemuan dengan Bupati Karo Cory S Sebayang, Ketua DPRD Sumatera Utara Drs Baskami Ginting dan Anggota DPR RI Bob Andika Mamana Sitepu SH di Medan Club, Jalan Kartini Medan, Senin 1/11. Pertemuan ini untuk mencari solusi jalan Medan-Berastagi dan merumuskan langkah-langkah yang akan ditempuh. Pada pertemuan itu, Dr Ir Budi Derita Sinulingga MSi selaku Ketua ICK Sumut, memaparkan sejumlah poin penting terkait pembangunan infrastruktur berskala nasional di Jalan Letjen Djamin Ginting Medan–Kabupaten Karo. Dia mengutarakan, proyek pembangunan jalan tol Medan-Brastagi dapat segera terealisasi jika semua kompak dan bersatu melobbi ke pusat. Mengingat kepadatan volume kendaraan beberapa tahun ke depan tidak akan terelakkan. “Miliaran rupiah terbuang percuma setiap tahun akibat seringnya terjadi kemacetan,” sebutnya. Demikian juga titik-titik kemacetan dan rawan longsor akan semakin bertambah. Sehingga kemacetan yang semakin parah tidak akan terhindarkan lagi. “Otomatis berdampak buruk terhadap perekonomian masyarakat dan pembangunan daerah Kabupaten Karo maupun sejumlah daerah lainnya,” terang Budi yang juga mantan Kepala Bappeda Pemrpovsu itu. Dia menyayangkan program pemerintah tentang infrastruktur seperti yang diatur dalam Perpres No 117 Tahun 2015 yang hanya menetapkan akses cepat ke kawasan Selatan Danau Toba yaitu, jalan tol dan jalan kereta api ke Parapat, serta Bandara Silangit dan Bandara Sibisa. Sedangkan ke kawasan Utara Danau Toba sama sekali tidak ada akses cepat. Padahal, jalan Medan-Berastagi merupakan akses utama ke kawasan Utara Danau Toba yaitu Kabupaten Karo, Dairi, Simalungun bagian atas dan Pakpak Bharat, juga akses utama ke wilayah Aceh Selatan, Aceh Tenggara, dan Aceh Tengah. “Karena itulah, ICK selama ini selalu menyuarakan agar pemerintah mengambil langkah-langkah penanggulangannya seperti pembangunan tol atau jalan layang,” kata Budi Sinulingga yang selama ini getol menyuarakan pentingnya pembangunan Jalan Tol Medan – Berastagi. “Menyikapi kabar terakhir, bahwa Kementerian PUPR belum mengakomodir usulan pembangunan tol Medan – Berastagi, sungguh sangat mengecewakan masyarakat Sumatera Utara, khususnya Ikatan Cendikiawan Karo ICK Sumatera Utara yang sudah melewati tahapan kelayakan studi yang dibuat oleh dewan pakar ICK,” tandasnya. Sementara, Bupati Karo Cory S Sebayang mengucapkan terima kasih kepada Cendekiawan Karo Indonesia yang telah memfasilitasi pertemuan ini guna membahas jalan Medan- Berastagi. ”Apa yang kita bicarakan pada hari ini, semoga berhasil sesuai dengan apa yang kita inginkan. Rencananya, gagasan perbaikan jalan ini akan disampaikan melalui Gubernur Sumatera Utara untuk disampaikan ke pemerintah pusat. Kita bersama-sama untuk berjuang ke pemerintah pusat untuk meloloskan apa yang kita inginkan ini,” ungkap Cory. “Saya yakin dan percaya dengan kerja keras kita semua, terutama Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, Anggota DPR RI Bob Andika beserta Gubernur Sumatera Utara dan Cendekiawan Karo semua ini dapat berjalan dengan baik,” lanjutnya. prn/deo
TANDA TANGAN Bupati Karo, Terkelin Brahmana, menandatangani hasil kesepakatan rapat bersama terkait revitalisasi jalan alternatif Medan-Berastagi, di hadapan Ketua Komisi D DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan, Kamis 5/9. KARO, – Setelah usulan jalan tol dan jalan layang Medan-Berastagi dinyatakan ditunda, kini dewan, pejabat dan warga Karo mengusulkan pembangunan jalan alternatif Medan-Berastagi. Usulan itu terungkap dalam rapat yang dihadiri Komisi D DPRD Sumut 7 bupati, ICK Ikatan Cendikiawan Karo, Formanas Forum Masyarakat Nasional, dan BPPJN II Medan di ruang Komisi D DPRD Sumut, Kamis 5/9. Rapat dipimpin Ketua Komisi D, Sutrisno Pangaribuan. Julianus Sembiring dari Formanas Medan mengatakan, tidak ada alasan pemerintah tidak membangun jalan alternatif Medan-Berastagi. “Formanas siap berjuang bersama elemen masyarakat lainnya maupun pemerintah kabupaten dan Provsu, mendobrak pemerintah pusat,” ucapnya. Pekan lalu, Formanas telah menggelar aksi unjuk rasa di Medan, mendesak pemerintah membangun jalan tol Medan-Berastagi. Ketua Harian Pengurus Pedagang Kota Medan, Jusup Ginting, yang membawahi 52 pedagang di Pasar Kampung Lalang, Pasar Induk Medan, dan Pancur Batu, mengatakan, setiap hari orang pedagang berbelanja ke Kabupaten Karo, untuk membeli kebutuhan warga Kota Medan, terutama seperti sayur mayur. “Saat terjadi macet, pedagang mengalami kerugian mencapai Rp175 miliar per hari. Inilah alasan kami mendukung penuh jalan alternatif Medan-Berastagi,” tegasnya. Petrus Sembiring mewakili moda transportasi Medan-Berastagi, mengatakan harus ada solusi terkait kemacetan lalu-lintas Medan-Berastagi. “Kadang kami rasakan waktu tempuh mencapai 7-8 jam Berastagi-Medan. Sopir dan pengusaha sangat dirugikan. Karena kalau tidak macet, Berastagi-Medan hanya 2 jam. Kami rugi dalam trip. Belum lagi mempercepat usia sparepart. Siapa yang bertanggung jawab?” kesalnya. Sebagai warga Karo, ia mengaku sedih melihat kemacetan juga berdampak pada pariwisata Tanah Karo. “Sering kita tanya warga di pangkalan/terminal bus Medan, mengapa tidak lagi berwisata ke daerah Karo. Jawabnya satu malas karena macet,” cetusnya. Kepala BPPJN II Medan, Ir Selamet Rasyid Simanjutak, melalui Kabidnya Cutreno, mengatakan tahun 2020 mendatang, akan ada revitilisasi program jalan Medan-Berastagi berupa pelabaran jalan di 2 titik. Kedua titik ini barada di STA 37 di Pdam Sibolangit dan STA 53 di Penatapan Daulu berupa kantilever, yang akan menelan biaya Rp80 miliar. “Program jalan tol maupun jalan layang setahu saya belum masuk program pusat melalui dinas BPPJN,” katanya. Bupati Deliserdang , Ansyari Tambunan, melalui Kadis PUPR, Ismail, menyebutkan pihaknya sudah berulang kali melakukan sosialisasi kepada masyarakat seputaran wilayah jalan Medan-Berastagi, agar mengizinkan pelebaran jalan dengan biaya APBD Deliserdang. “Namun terganjal kawasan hutan. Karena itu, kami menyambut baik dan siap mendukung peruntukan jalan alternatif Medan-Berastagi sesuai permintaan dalam rapat ini,” paparnya. Anggota Komisi D, Layari Sinukaban, meminta perwakilan BPPJN II Medan dan Dinas PUPR Deliserdang jangan hanya mendukung, tapi harus ada aksi nyata. “Kalau perlu, Pemda Deliserdang buatkan surat permohonan pinjam pakai kawasan hutan. Ini dasar kita mendesak pusat. Kalau perlu besok akan kita bawak ke Jakarta bersama tim,” pintanya. Bupati Karo, Terkelin Brahmana, mengatakan jalan alternatif Medan-Berastagi perlu dilihat dari beberapa aspek. “Ada aspek KSPN, ada aspek Mebidangro. Kedua aspek ini memiliki legislasi yang dibuat oleh Presiden RI Joko Widodo. Karo menjadi salah satu sentra jalur bagian utara yang mendukung kedua Perpres. Jadi mari kita perjuangkan bersama, karena legislasi secara hukum sudah ada,” katanya. Dalam waktu dekat, Pemda Karo akan bersilaturhami ke Pemda Deliserdang, untuk berbagi pengalaman membebaskan kawasan hutan jalan tembus Karo-Langkat. Usai rapat, para bupati dan perwakilan Formanas dan dinas terkaitmenandatangani kesimpulan, yang meminta pemerintah Cq Kementerian PUPR agar segera mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan layang/jalan tol Medan Berastagi. Meminta pemerintah melalui Kementerian PPN, Bappenas, Kementerian PUPR segera melakukan studi terkait jalan tol Medan-Berastagi. Meminta Gubernur Sumatera Utara bersama seluruh kepala daerah bersama perwakilan masyarakat dan DPRD SU segera bertemu dengan presiden untuk menyampaikan kebutuhan jembatan layang dan jalan tol Medan-Berastagi. Tol Medan-Binjai Ditarget Operasi Desember Sementara itu, pembangunan ruas tol Medan ke Binjai terus dikebut. PT Hutama Karya Persero selaku operator menegaskan, seluruh ruas tol ini akan tersambung sepenuhnya di akhir tahun. Dirut Hutama Karya, Bintang Perbowo, menyatakan pembangunan seksi I ruas tol ini, yang menghubungkan Tanjungmulia ke Helvetia sudah mencapai 89%. Dia menargetkan pada Desember 2019 ruas itu sudah beroperasi penuh. “Seksi I progress konstruksi telah capai 89%. Ditargetkan dapat beroperasi penuh pada Desember 2019,” ungkap Bintang di Kantor Kementerian BUMN, Kamis 5/9/2019. Dua seksi lainnya sudah selesai dibangun sejak 2017 dan sudah beroperasi. Dua seksi tersebut melintang sejauh 11 km, menghubungkan Helvetia sampai ke Binjai. “Kalau sesi II dan III kan sudah selesai, panjangnya 11 km,” ungkap Bintang. Di seksi I, pembangunan menyisakan segmen Jalan Veteran-Tanjung Mulia sepanjang 3 km. Kalau ditotal dari Medan ke Binjai ruas ini panjangnya 17 km. Hingga kini, secara total pembangunan ruas ini sudah mencapai 87% konstruksinya. Dengan lahan yang sudah dibebaskan mencapai 95%. Punya 4 Kawasan Baru Terpisah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR berencana membangun kawasan atau ‘rest area’ baru di pinggir jalan tol yang sudah beroperasi demi mendorong percepatan ekonomi di daerah. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol BPJT Kementerian PUPR, Danang Parikesit mengatakan rencana tersebut akan tertuang dalam peraturan menteri permen baru yang merevisi aturan mengenai rest area. “Empat tambahan tadi seperti rest area destinasi, kawasan transit antar moda, logistik hub, dan kawasan terintegrasi dengan industri,” kata Danang saat diskusi dengan media di Bandung, Jawa Barat, Rabu 4/9 malam. Danang menyebut, ada beberapa lokasi yang paling memungkinkan untuk dibangun empat kawasan baru tersebut dalam waktu dekat, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Beberapa kontraktor jalan tol juga sudah meminta hal tersebut masuk dalam satu paket pengerjaan jalan tol. Nantinya, fungsi dari empat kawasan baru ini akan berbeda dengan rest area atau tempat pemberhentian sementara yang selama ini ada di jalan tol. Keempat kawasan itu, dikatakan Danang punya fungsi yang berbeda-beda sesuai tujuannya. Misalnya rest area destinasi yang nantinya akan menghubungkan langsung wilayah pariwisata. “Sudah ada permintaan dari Jawa Tengah khusus di rawa pening yang mau mengembangkan pariwisata, ini kita pikirkan rest area destinasi,” jelas Danang. Untuk kawasan transit antar moda, Danang bilang ini merupakan masukan dari Kementerian Perhubungan. Kawasan Transit Antarmoda ini akan mengoptimalisasi integrasi berbagai macam moda transportasi yang melewati jalan tol. “Karena rest area tidak dirancang untuk tempat berhenti, nantinya bus yang besar yang berhenti akan disambungkan dengan moda transportasi kawasan sekitar,” katanya. Selanjutnya, mengenai kawasan logistic hub, Danang menjelaskan tujuannya untuk memudahkan mobilitas kendaraan yang awalnya berada di jalan nasional ke jalan tol. Sedangkan yang kawasan industri, konsepnya hampir sama seperti jalan tol yang ada di Amerika Serikat AS dan Jerman. Di mana, kawasan industri terkoneksi langsung dengan jalan tol. Realisasi pengembangan empat kawasan di pinggir jalan tol ini masih menunggu peraturan menteri yang baru. Setelah itu, baru akan dilakukan pembangunannya. “Itu masih menunggu peraturan menteri, harapan kami Permennya tahun ini selesai, dan harapan kami juga tahun depan sudah mulai perencanaan dan minat dari investor untuk mengembangkan itu,” ungkap Danang. deo/bbs TANDA TANGAN Bupati Karo, Terkelin Brahmana, menandatangani hasil kesepakatan rapat bersama terkait revitalisasi jalan alternatif Medan-Berastagi, di hadapan Ketua Komisi D DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan, Kamis 5/9. KARO, – Setelah usulan jalan tol dan jalan layang Medan-Berastagi dinyatakan ditunda, kini dewan, pejabat dan warga Karo mengusulkan pembangunan jalan alternatif Medan-Berastagi. Usulan itu terungkap dalam rapat yang dihadiri Komisi D DPRD Sumut 7 bupati, ICK Ikatan Cendikiawan Karo, Formanas Forum Masyarakat Nasional, dan BPPJN II Medan di ruang Komisi D DPRD Sumut, Kamis 5/9. Rapat dipimpin Ketua Komisi D, Sutrisno Pangaribuan. Julianus Sembiring dari Formanas Medan mengatakan, tidak ada alasan pemerintah tidak membangun jalan alternatif Medan-Berastagi. “Formanas siap berjuang bersama elemen masyarakat lainnya maupun pemerintah kabupaten dan Provsu, mendobrak pemerintah pusat,” ucapnya. Pekan lalu, Formanas telah menggelar aksi unjuk rasa di Medan, mendesak pemerintah membangun jalan tol Medan-Berastagi. Ketua Harian Pengurus Pedagang Kota Medan, Jusup Ginting, yang membawahi 52 pedagang di Pasar Kampung Lalang, Pasar Induk Medan, dan Pancur Batu, mengatakan, setiap hari orang pedagang berbelanja ke Kabupaten Karo, untuk membeli kebutuhan warga Kota Medan, terutama seperti sayur mayur. “Saat terjadi macet, pedagang mengalami kerugian mencapai Rp175 miliar per hari. Inilah alasan kami mendukung penuh jalan alternatif Medan-Berastagi,” tegasnya. Petrus Sembiring mewakili moda transportasi Medan-Berastagi, mengatakan harus ada solusi terkait kemacetan lalu-lintas Medan-Berastagi. “Kadang kami rasakan waktu tempuh mencapai 7-8 jam Berastagi-Medan. Sopir dan pengusaha sangat dirugikan. Karena kalau tidak macet, Berastagi-Medan hanya 2 jam. Kami rugi dalam trip. Belum lagi mempercepat usia sparepart. Siapa yang bertanggung jawab?” kesalnya. Sebagai warga Karo, ia mengaku sedih melihat kemacetan juga berdampak pada pariwisata Tanah Karo. “Sering kita tanya warga di pangkalan/terminal bus Medan, mengapa tidak lagi berwisata ke daerah Karo. Jawabnya satu malas karena macet,” cetusnya. Kepala BPPJN II Medan, Ir Selamet Rasyid Simanjutak, melalui Kabidnya Cutreno, mengatakan tahun 2020 mendatang, akan ada revitilisasi program jalan Medan-Berastagi berupa pelabaran jalan di 2 titik. Kedua titik ini barada di STA 37 di Pdam Sibolangit dan STA 53 di Penatapan Daulu berupa kantilever, yang akan menelan biaya Rp80 miliar. “Program jalan tol maupun jalan layang setahu saya belum masuk program pusat melalui dinas BPPJN,” katanya. Bupati Deliserdang , Ansyari Tambunan, melalui Kadis PUPR, Ismail, menyebutkan pihaknya sudah berulang kali melakukan sosialisasi kepada masyarakat seputaran wilayah jalan Medan-Berastagi, agar mengizinkan pelebaran jalan dengan biaya APBD Deliserdang. “Namun terganjal kawasan hutan. Karena itu, kami menyambut baik dan siap mendukung peruntukan jalan alternatif Medan-Berastagi sesuai permintaan dalam rapat ini,” paparnya. Anggota Komisi D, Layari Sinukaban, meminta perwakilan BPPJN II Medan dan Dinas PUPR Deliserdang jangan hanya mendukung, tapi harus ada aksi nyata. “Kalau perlu, Pemda Deliserdang buatkan surat permohonan pinjam pakai kawasan hutan. Ini dasar kita mendesak pusat. Kalau perlu besok akan kita bawak ke Jakarta bersama tim,” pintanya. Bupati Karo, Terkelin Brahmana, mengatakan jalan alternatif Medan-Berastagi perlu dilihat dari beberapa aspek. “Ada aspek KSPN, ada aspek Mebidangro. Kedua aspek ini memiliki legislasi yang dibuat oleh Presiden RI Joko Widodo. Karo menjadi salah satu sentra jalur bagian utara yang mendukung kedua Perpres. Jadi mari kita perjuangkan bersama, karena legislasi secara hukum sudah ada,” katanya. Dalam waktu dekat, Pemda Karo akan bersilaturhami ke Pemda Deliserdang, untuk berbagi pengalaman membebaskan kawasan hutan jalan tembus Karo-Langkat. Usai rapat, para bupati dan perwakilan Formanas dan dinas terkaitmenandatangani kesimpulan, yang meminta pemerintah Cq Kementerian PUPR agar segera mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan layang/jalan tol Medan Berastagi. Meminta pemerintah melalui Kementerian PPN, Bappenas, Kementerian PUPR segera melakukan studi terkait jalan tol Medan-Berastagi. Meminta Gubernur Sumatera Utara bersama seluruh kepala daerah bersama perwakilan masyarakat dan DPRD SU segera bertemu dengan presiden untuk menyampaikan kebutuhan jembatan layang dan jalan tol Medan-Berastagi. Tol Medan-Binjai Ditarget Operasi Desember Sementara itu, pembangunan ruas tol Medan ke Binjai terus dikebut. PT Hutama Karya Persero selaku operator menegaskan, seluruh ruas tol ini akan tersambung sepenuhnya di akhir tahun. Dirut Hutama Karya, Bintang Perbowo, menyatakan pembangunan seksi I ruas tol ini, yang menghubungkan Tanjungmulia ke Helvetia sudah mencapai 89%. Dia menargetkan pada Desember 2019 ruas itu sudah beroperasi penuh. “Seksi I progress konstruksi telah capai 89%. Ditargetkan dapat beroperasi penuh pada Desember 2019,” ungkap Bintang di Kantor Kementerian BUMN, Kamis 5/9/2019. Dua seksi lainnya sudah selesai dibangun sejak 2017 dan sudah beroperasi. Dua seksi tersebut melintang sejauh 11 km, menghubungkan Helvetia sampai ke Binjai. “Kalau sesi II dan III kan sudah selesai, panjangnya 11 km,” ungkap Bintang. Di seksi I, pembangunan menyisakan segmen Jalan Veteran-Tanjung Mulia sepanjang 3 km. Kalau ditotal dari Medan ke Binjai ruas ini panjangnya 17 km. Hingga kini, secara total pembangunan ruas ini sudah mencapai 87% konstruksinya. Dengan lahan yang sudah dibebaskan mencapai 95%. Punya 4 Kawasan Baru Terpisah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR berencana membangun kawasan atau ‘rest area’ baru di pinggir jalan tol yang sudah beroperasi demi mendorong percepatan ekonomi di daerah. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol BPJT Kementerian PUPR, Danang Parikesit mengatakan rencana tersebut akan tertuang dalam peraturan menteri permen baru yang merevisi aturan mengenai rest area. “Empat tambahan tadi seperti rest area destinasi, kawasan transit antar moda, logistik hub, dan kawasan terintegrasi dengan industri,” kata Danang saat diskusi dengan media di Bandung, Jawa Barat, Rabu 4/9 malam. Danang menyebut, ada beberapa lokasi yang paling memungkinkan untuk dibangun empat kawasan baru tersebut dalam waktu dekat, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Beberapa kontraktor jalan tol juga sudah meminta hal tersebut masuk dalam satu paket pengerjaan jalan tol. Nantinya, fungsi dari empat kawasan baru ini akan berbeda dengan rest area atau tempat pemberhentian sementara yang selama ini ada di jalan tol. Keempat kawasan itu, dikatakan Danang punya fungsi yang berbeda-beda sesuai tujuannya. Misalnya rest area destinasi yang nantinya akan menghubungkan langsung wilayah pariwisata. “Sudah ada permintaan dari Jawa Tengah khusus di rawa pening yang mau mengembangkan pariwisata, ini kita pikirkan rest area destinasi,” jelas Danang. Untuk kawasan transit antar moda, Danang bilang ini merupakan masukan dari Kementerian Perhubungan. Kawasan Transit Antarmoda ini akan mengoptimalisasi integrasi berbagai macam moda transportasi yang melewati jalan tol. “Karena rest area tidak dirancang untuk tempat berhenti, nantinya bus yang besar yang berhenti akan disambungkan dengan moda transportasi kawasan sekitar,” katanya. Selanjutnya, mengenai kawasan logistic hub, Danang menjelaskan tujuannya untuk memudahkan mobilitas kendaraan yang awalnya berada di jalan nasional ke jalan tol. Sedangkan yang kawasan industri, konsepnya hampir sama seperti jalan tol yang ada di Amerika Serikat AS dan Jerman. Di mana, kawasan industri terkoneksi langsung dengan jalan tol. Realisasi pengembangan empat kawasan di pinggir jalan tol ini masih menunggu peraturan menteri yang baru. Setelah itu, baru akan dilakukan pembangunannya. “Itu masih menunggu peraturan menteri, harapan kami Permennya tahun ini selesai, dan harapan kami juga tahun depan sudah mulai perencanaan dan minat dari investor untuk mengembangkan itu,” ungkap Danang. deo/bbsPemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) berencanan membangung jalan tol yang menghubungkan Kota Medan dengan wilayah Berastagi. Kabarnya, jalan tol Medan-Berastagi akan dilengkapi jalur khusus Light Rail Transit (LRT) yang ditempatkan di bagian tengah jalan tol. no picture MEDAN, – Rencana pembangunan jalan tol Medan-Berastagi tampaknya sulit terealisasi. Bahkan, Komisi D DPRD Sumut yang begitu getol memperjuangkan pembangunan infrastruktur ini ke Pemerintah pusat bersama Pemkab Karo, mulai berpikir realistis. Pasalnya, anggaran untuk pembangunan Tol Medan-Berastagi membutuhkan biaya yang sangat besar. Apalagi pembangunannya belum dianggap urgen oleh pemerintah pusat. Sebagai gantinya, pemerintah akan membangun jalan layang yang menghubungkan Sembahe-Tahura dengan dua seksi yakni Sembahe-Sibolangit dan Sibolangit-Tahura. “Kita pasti akan terus mendesak pemerintah untuk bangun jalan tol ke sana Berastagin Tapi kita juga sadar kalau biayanya memang sangat besar, triliunan rupiah. Maka ada solusi lain, jalan layang. Biaya jauh lebih murah, tidak sampai Rp1 triliun, hanya berkisar Rp600 miliar sampai Rp700 miliar. Kemarin kita sudah bicarakan hal ini dengan masyarakat Karo melalui ormas-ormas karo dan mereka pun setuju,” ucap anggota Komisi D DPRD Sumut, Baskami Ginting kepada Sumut Pos, Senin 1/4 siang. Menurut Baskami, hal ini sudah disampaikan kepada pemerintah pusat. “Kalau jalan tol dan jalan layang itu sudah pernah kita sampaikan kepada Bapenas, PUPR dan Komisi V DPR RI terkait masalah anggaran dan prinsipnya, mereka masih menampung usulan itu karena biayanya yang sangat besar,” ungkap Baskami. Maka dari itu, sebut Baskami, alternatif jalan layang yang biayanya jauh lebih murah tersebut diharapkan bisa terlaksana di tahun depan. “Kita akan desak pemerintah pusat supaya bisa terlaksana di tahun depan. Karena jujur saja, ini sifatnya juga mendesak, masyarakat sudah sangat membutuhkan jalan itu,” tegasnya. Ditambah lagi, lanjut politisi PDIP ini, kawasan Sembahe dan Sibolangit yang memang menjadi titik parah kemacetan. “Kalau di situ ada kecelakaan, bisa sampai 10 jam kita stagnan di situ, benar-benar parah. Maka jelas kita butuh jalan layang itu sesegera mungkin. Tapi satu hal lagi yang harus diingat, jalan layang ini bukan sebagai pengganti jalan tol, tapi sebagai alternatif lain untuk mengurai kepadatan lalu lintas”, jelasnya. Pelebaran Jalan Medan-Berastagi Belum Masuk Perencanaan Sementara, pelebaran untuk jalan lintas Medan-Berastagi sepertinya belum masuk perencanaan pembangunan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional BBPJN II tahun ini. Melihat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2018-2023, jalur alternatif Medan-Berastagi justru lebih prioritas untuk dilaksanakan. “Setau saya tidak ada pelebaran jalan Medan-Berastagi. Begitupun, karena Jalan Medan-Berastagi adalah jalan nasional, tentu domainnya ada pada BBPJN II. Mungkin bisa ditanyakan ke mereka,” kata Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi BMBK Sumut, Iswahyudi menjawab Sumut Pos, Senin 1/4. Dia hanya mengatakan, pihaknya memang sudah melakukan perencanaan buat pembangunan pelebaran jalan provinsi pada tahun ini. Namun sayang, Iswahyudi tak ingat persis detil daerah-daerah mana saja yang akan dikerjakan tersebut. “Saya gak ingat, detilnya harus saya cek dimana saja,” katanya. Kepala Satuan Kerja Kasatker BBPJN II, Zamzami, juga mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Secara detil ia menyarankan agar hal ini ditanyakan ke bagian perencanaan BBPJN II, sehingga informasi yang diperoleh tidak mengambang. “Saya belum ada info tentang itu, dan tidak ingat. Coba ke bagian perencanaan. Beliau kebetulan orang baru dan pindahan dari Jakarta,” katanya. Meski begitu, ia mengakui, pihaknya memang fokus menangani semua jalan nasional yang ada di Sumut terutama atas kondisi kerusakan jalan yang sudah parah. Namun sekali lagi Zamzami menuturkan, kalau rencana seputar pelebaran jalan atau yang terkhusus ruas Medan-Berastagi, belum mengetahuinya. Seperti diketahui, visi-misi Gubsu dan Wagubsu, Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah sudah dituangkan dalam bentuk RPJMD Sumut periode 2018-2023. Dalam RPJMD juga dimasukkan pengembangan wilayah pada 14 kawasan strategis provinsi, yakni melalui pembangunan kawasan Sport Center berstandar internasional, pembangunan jalan alternatif Medan Berastagi, akses Jalan Lingkar Pulau Nias. Adapun nawacitanya, guna mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antarwilayah akan membangun berbagai infrastruktur di Sumut. Pembangunan infrastruktur dimaksud, juga diarahkan kepada peningkatan konektivitas antarwilayah melalui pembangunan dan peningkatan jalan jembatan dengan target terwujudnya jalan mantap 90% di Sumut. prn/mag-1 no picture MEDAN, – Rencana pembangunan jalan tol Medan-Berastagi tampaknya sulit terealisasi. Bahkan, Komisi D DPRD Sumut yang begitu getol memperjuangkan pembangunan infrastruktur ini ke Pemerintah pusat bersama Pemkab Karo, mulai berpikir realistis. Pasalnya, anggaran untuk pembangunan Tol Medan-Berastagi membutuhkan biaya yang sangat besar. Apalagi pembangunannya belum dianggap urgen oleh pemerintah pusat. Sebagai gantinya, pemerintah akan membangun jalan layang yang menghubungkan Sembahe-Tahura dengan dua seksi yakni Sembahe-Sibolangit dan Sibolangit-Tahura. “Kita pasti akan terus mendesak pemerintah untuk bangun jalan tol ke sana Berastagin Tapi kita juga sadar kalau biayanya memang sangat besar, triliunan rupiah. Maka ada solusi lain, jalan layang. Biaya jauh lebih murah, tidak sampai Rp1 triliun, hanya berkisar Rp600 miliar sampai Rp700 miliar. Kemarin kita sudah bicarakan hal ini dengan masyarakat Karo melalui ormas-ormas karo dan mereka pun setuju,” ucap anggota Komisi D DPRD Sumut, Baskami Ginting kepada Sumut Pos, Senin 1/4 siang. Menurut Baskami, hal ini sudah disampaikan kepada pemerintah pusat. “Kalau jalan tol dan jalan layang itu sudah pernah kita sampaikan kepada Bapenas, PUPR dan Komisi V DPR RI terkait masalah anggaran dan prinsipnya, mereka masih menampung usulan itu karena biayanya yang sangat besar,” ungkap Baskami. Maka dari itu, sebut Baskami, alternatif jalan layang yang biayanya jauh lebih murah tersebut diharapkan bisa terlaksana di tahun depan. “Kita akan desak pemerintah pusat supaya bisa terlaksana di tahun depan. Karena jujur saja, ini sifatnya juga mendesak, masyarakat sudah sangat membutuhkan jalan itu,” tegasnya. Ditambah lagi, lanjut politisi PDIP ini, kawasan Sembahe dan Sibolangit yang memang menjadi titik parah kemacetan. “Kalau di situ ada kecelakaan, bisa sampai 10 jam kita stagnan di situ, benar-benar parah. Maka jelas kita butuh jalan layang itu sesegera mungkin. Tapi satu hal lagi yang harus diingat, jalan layang ini bukan sebagai pengganti jalan tol, tapi sebagai alternatif lain untuk mengurai kepadatan lalu lintas”, jelasnya. Pelebaran Jalan Medan-Berastagi Belum Masuk Perencanaan Sementara, pelebaran untuk jalan lintas Medan-Berastagi sepertinya belum masuk perencanaan pembangunan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional BBPJN II tahun ini. Melihat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2018-2023, jalur alternatif Medan-Berastagi justru lebih prioritas untuk dilaksanakan. “Setau saya tidak ada pelebaran jalan Medan-Berastagi. Begitupun, karena Jalan Medan-Berastagi adalah jalan nasional, tentu domainnya ada pada BBPJN II. Mungkin bisa ditanyakan ke mereka,” kata Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi BMBK Sumut, Iswahyudi menjawab Sumut Pos, Senin 1/4. Dia hanya mengatakan, pihaknya memang sudah melakukan perencanaan buat pembangunan pelebaran jalan provinsi pada tahun ini. Namun sayang, Iswahyudi tak ingat persis detil daerah-daerah mana saja yang akan dikerjakan tersebut. “Saya gak ingat, detilnya harus saya cek dimana saja,” katanya. Kepala Satuan Kerja Kasatker BBPJN II, Zamzami, juga mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Secara detil ia menyarankan agar hal ini ditanyakan ke bagian perencanaan BBPJN II, sehingga informasi yang diperoleh tidak mengambang. “Saya belum ada info tentang itu, dan tidak ingat. Coba ke bagian perencanaan. Beliau kebetulan orang baru dan pindahan dari Jakarta,” katanya. Meski begitu, ia mengakui, pihaknya memang fokus menangani semua jalan nasional yang ada di Sumut terutama atas kondisi kerusakan jalan yang sudah parah. Namun sekali lagi Zamzami menuturkan, kalau rencana seputar pelebaran jalan atau yang terkhusus ruas Medan-Berastagi, belum mengetahuinya. Seperti diketahui, visi-misi Gubsu dan Wagubsu, Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah sudah dituangkan dalam bentuk RPJMD Sumut periode 2018-2023. Dalam RPJMD juga dimasukkan pengembangan wilayah pada 14 kawasan strategis provinsi, yakni melalui pembangunan kawasan Sport Center berstandar internasional, pembangunan jalan alternatif Medan Berastagi, akses Jalan Lingkar Pulau Nias. Adapun nawacitanya, guna mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antarwilayah akan membangun berbagai infrastruktur di Sumut. Pembangunan infrastruktur dimaksud, juga diarahkan kepada peningkatan konektivitas antarwilayah melalui pembangunan dan peningkatan jalan jembatan dengan target terwujudnya jalan mantap 90% di Sumut. prn/mag-1 RumahKost Murah Meriah di Kawasan Stadion Teladan Medan, Hubungi: 087868234718. Foto Anda; Opini Anda; Masuk; Sign in. Selamat Datang! Masuk ke akun Anda. nama pengguna. kata sandi Anda. Forgot your password? Get help. Password recovery. Memulihkan kata sandi anda. email Anda. Medan, Gubernur Sumatera Utara Gubsu Edy Rahmayadi mengatakan, rencana pembangunan Jalan Tol Medan-Brastagi dalam waktu dekat akan dimatangkan. “Ini dalam proses kalau Jalan Tol Medan-Brastagi,” kata Edy, Rabu 27/10/21. Diterangkannya, saat ini rencana pembangunan tersebut dalam tahap penghitungan jumlah kendaraan yang masuk, dan tarif yang akan ditetapkan nantinya. Hal-hal ini masih dalam tahap sinkronisasi. Edy mengatakan, dalam waktu dekat, dia akan menggelar rapat untuk mematangkan rencana pembangunan ruas tol ini. “Besok atau lusa akan datang orangnya, saya akan rapat dan mengkaji itu,” jelasnya. Baca JugaKetua DPRD Sumut Minta Gubsu Segera Realisasikan Pembangunan Jalan Tol Medan-Brastagi Rencana pembangunan ruas tol Medan-Brastagi sebelumnya disampaikan Gubernur Edy dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Pemprov Sumut yang berlangsung di Hotel Santika Medan, Kamis 8/4/21. “Tolnya itu jalan layang. Itu proses,” sebut Edy. Lantaran akan melintasi hutan lindung, maka terlebih dahulu dibutuhkan persetujuan perizinan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. “Jadi butuh proses perizinan. Jadi Jalan Tol yang bisa tembus ke Brastagi,” sebutnya, seraya menambahkan Jalan Tol Medan-Brastagi akan dilengkapi dengan Light Rail Transit LRT. Baca JugaJalan Tol Medan-Binjai Seksi I Resmi Difungsikan Diharapkan, pembangunan proyek tersebut mulai dapat dilaksanakan pada tahun 2022 mendatang. Menurut Edy, ada tiga alasan mengapa Pemprov Sumut berminat membangun Jalan Tol Medan-Brastagi. “Kenapa saya berbicara Brastagi? Karena Brastagi itu, pertama, daerah pertanian. Kedua, pariwisata dan ketiga peternakan. Dengan kondisi udara dan tanah seperti itu, peternakan ini akan menjanjikan,” ungkapnya. Rencana pembangunan ini pun mendapat sambutan positif dari DPRD Sumut.iskandar/hm10
Terasmedan- DPRD Sumatera Utara mendukung rencana pemerintah provinsi membangun jalan Tol Medan-Berastagi karena dinilai merupakan kebutuhan
- Pemerintah Provinsi Pemprov Sumatera Utara Sumut berencanan membangung jalan tol yang menghubungkan Kota Medan dengan wilayah Berastagi. Kabarnya, jalan tol Medan-Berastagi akan dilengkapi jalur khusus Light Rail Transit LRT yang ditempatkan di bagian tengah jalan tol. Wacana tersebut disampaikan secara langsung oleh Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi saat menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Pemprov Sumut yang digelar di Holet Santika, Medan pada Kamis 08/04/2021. "Jalan tolnya itu dibangung dengan konstruksi jalan layang," ungkap Edy, dikutip dari Baca Juga Pembebasan Lahan Terdampak Proyek Jalan Tol Cisumdawu Terus Dipercepat, Pengerjaannya Sudah Sampai Mana? Edy melanjutkan, Pemprov Sumutv juga nantinya perlu mengurus perizinan terlebih dahulu ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, lantaran konstruksi jalan tol Medan-Berastagi direncanakan melintasi hutan lindung. "Jadi perlu diurus proses perizinannya. Sehingga jalan tol bisa tembus ke Berastagi dari Medan," lanjutnya. Ia berharap wacana pembangunan jalan tol Medan-Berastagi bisa mendapat dukungan penuh dari DPRD Sumut. Mengingat wilayah Berastagi punya potensi lebih yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung roda perekonomian Sumut. Baca Juga Proyek Tol Semarang-Demak Masih 'Mengambang' di Tengah Tambak, Warga Ramai-ramai Mengadu ke DPRD Jawa Tengah "Karena Berastagi itu daerah pertanian dan peternakan serta kawasan pariwisata. Dengan kondisi udara dan tanah yang mendukung, sektor peternakan di wilayah Beradtagi akan menjanjikan," ungkap Edy. Proyek pembangunan jalan tol Medan-Berastagi rencananya bisa mulai dikerjakan pada 2022 mendatang. Artikel ini telah tayang di dengan judul Pemprov Sumut Berencana Bangun Tol Layang Medan-Berastagi Tahun 2022.
jalan tol medan berastagi
